Kontan/CNBC – 24 Februari 2026 – Ketidakpastian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara 2026 mulai memicu efek domino serius. Pasokan batu bara ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dilaporkan mulai seret sejak Januari hingga Februari ini karena perusahaan tambang belum bisa berproduksi untuk memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Meskipun PLN membantah adanya masalah dengan menyatakan pasokan “aman”, sumber pelaku usaha memperingatkan potensi pemadaman listrik jika krisis suplai ini tidak segera ditangani.
Di tengah ketidakpastian ini, beredar data di kalangan pelaku usaha mengenai rincian pemangkasan produksi yang sangat timpang. Meskipun Kementerian ESDM belum mengonfirmasi kebenaran data ini, angka-angka tersebut telah memicu kekhawatiran pasar:
Terpangkas Ekstrem:
- Golden Energy Mines
GEMS: Anak usahanya, PT Borneo Indobara (BIB), dikabarkan dipangkas hingga 80% menjadi hanya 11 juta ton. - Bayan Resources
BYAN: Disebut mengalami penurunan kuota 53% menjadi 38 juta ton. ITMG: Sejumlah entitasnya (seperti Bharinto dan Indominco) tercatat turun di kisaran 29% hingga 90%.- United Tractors
UNTR&TOBA: PT Asmin Bara BronangUNTRturun 47%, sementara PT Adimitra Baratama NusantaraTOBAanjlok 56%.
Lolos Pemangkasan (Status Quo): - Produsen besar seperti PT Adaro Indonesia
AADI, serta PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal (KPC)—keduanya bagian dari Bumi Resources—disebut tidak mengalami perubahan kuota RKAB.
Chairman Indonesia Mining Institute, Irwandi Arif, menilai kebijakan mendadak tanpa kriteria jelas ini memukul kontraktor dan perusahaan yang terikat kontrak jangka panjang. Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersikeras bahwa keputusan ini sudah final demi menjaga harga komoditas global agar tidak jatuh akibat oversupply, serta untuk menghemat cadangan bagi generasi mendatang.
