JAKARTA – Pemerintah resmi mengonsolidasikan kontrol atas komoditas strategis nasional melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Berlaku efektif per 1 Juni 2026, regulasi ini menandai pergeseran paradigma di mana negara, melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), kini berperan aktif sebagai dirigen utama dalam rantai pasok ekspor. Langkah ini bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, melainkan manifestasi konkret mandat Pasal 33 UUD 1945 untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola langsung demi kemakmuran rakyat yang optimal. Landasan Hukum dan Mandat Konstitusional Penerbitan PP No. 24 Tahun 2026 berpijak pada urgensi negara untuk melakukan pengelolaan langsung sepanjang…