Regulasi

Perubahan Besar di Tambang Kita: 5 Hal Paling Mengejutkan dari Aturan Baru Mineral dan Batubara

by
Modern control center overlooking excavators and dump trucks at a rainforest mine

Sektor pertambangan Indonesia tengah memasuki babak baru yang penuh dinamika. Di tengah fluktuasi harga komoditas mineral dan batubara global yang sulit diprediksi, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan regulasi anyar, yakni Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2025 dan PP Nomor 25 Tahun 2024. Langkah ini bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan strategi besar negara untuk menjaga … Read more

Panduan Persyaratan Pengajuan RKAB 2026 Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2025

by

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menetapkan perubahan fundamental dalam tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) dengan memberlakukan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Regulasi ini secara resmi mengembalikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ke siklus tahunan untuk periode 2026 dan seterusnya, menggantikan sistem tiga … Read more

Pedoman Pelaksanaan Konservasi Mineral dan Batubara

by

Kerangka Kerja Fundamental Pedoman Konservasi Bagian pendahuluan ini menetapkan konteks hukum, ruang lingkup, dan kosakata inti dari peraturan. Bagian ini berfungsi sebagai fondasi untuk memahami kewajiban spesifik yang dirinci dalam bagian-bagian selanjutnya. 1.1 Otoritas Regulasi dan Tujuan Dokumen ini, yang secara resmi berjudul “PEDOMAN PELAKSANAAN KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA,” merupakan Lampiran VII dari Keputusan Menteri … Read more

Strategi “Blending” Batubara: Memahami Aturan Main Baru dalam Permen ESDM No. 6 Tahun 2026

by

Pasar batubara saat ini tidak lagi sekadar bicara tentang volume, melainkan presisi spesifikasi. Di tengah semakin lebarnya jarak antara kualitas batubara di pit-head dengan standar ketat yang diminta oleh PLN maupun pasar ekspor, strategi pencampuran atau coal blending menjadi instrumen krusial bagi keberlangsungan bisnis. Namun, era “zona abu-abu” dalam praktik pencampuran telah berakhir. Melalui Permen … Read more

Pengumuman C&C Tahap Ke VII DAN PEMBATALAN STATUS C&C

by

 16 Oktober 2012 22:48:37 Pengumuman C&C Tahap Ke VII DAN PEMBATALAN STATUS C&C PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAP PENGUMUMAN C&C TAHAP KE VIIDAN PEMBATALAN STATUS C&C Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-tujuh sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain : Wilayah IUP tidak tumpang … Read more

Aset yang Wajib Dimiliki Pemegang IUP

by
Cara Gampang Check-in Offline PeduliLindungi, Berguna Saat Susah Sinyal

Pengaturan baru mengenai kepemilikan IUP pada UU 4 Tahun 2009 menjadi sangat ketat dibanding UU 11 Tahun 1967, hal ini disebabkan pemegang izin (KP) berada banyak pada para pihak yang tidak kompeten dalam pengusahaan pertambangan, dan bahkan ada yang memanfaatkan perizinan menjadi hanya komoditi dagang. Prinsipnya pemberian izin usaha pertambangan tersebut adalah kepada orang/perusahaan yang … Read more

REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) TAHAP II UNTUKWILAYAH KALIMANTAN

by

REKONSILIASI NASIONAL IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) TAHAP II UNTUK WILAYAH KALIMANTAN  Selasa, 18 September 2012 menjadi hari yang cukup sibuk bagi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hari ini Ditjen Minerba berkesempatan menyelenggarakan Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap II untuk wilayah Kalimantan yang merupakan tindaklanjut dari Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap I yang telah dilaksanakan 3-6 Mei 2011dan hasil inventarisasi dan verifikasi data IUP yang telah diterima oleh Ditjen Mineraldan Batubara, dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian IUP Non Clear and Clean. Rekonsiliasi Nasional IUP Tahap II merupakan rangkaian dari seri kegiatan denganjadwal sebagai berikut : 1) Wilayah Kalimantan (18-19 September 2012); 2) Wilayah Sulawesi (2-3 Oktober 2012); … Read more

Sejarah Perkembangan Kontrak PKP2B Pertambangan Indonesia

by

PKP2B generasi pertama diteken antara kurun 1981 hingga 1990. Tercatat, ada 11 perusahaan pertambangan yang dibentuk untuk menjalankan kontrak itu. Volume produksi batu bara dari para kontraktor PKP2B generasi pertama itu amat besar. Hingga saat ini, pemerintah sudah meneken 376 kontrak pertambangan batu bara. Ada 141 kontrak PKP2B dari generasi I hingga VII. Volume produksi … Read more

Indonesian Coal Contractors First Generation

by

No. Name of Company/ Shareholder Contract signed Location/Current Area/Status Office Address A. First Generation 1 Arutmin Indonesia BHP Minerals (80%) – Australia Bakrie & Brothers (20%) 11/1981 South Kalimantan 70,154 Ha Producing Mid Plaza, 11th Fl Jl. Jend. Sudirman Kav. 10 11, Jakarta Tel: 570 6281, Fax: 570 3393 2 BHP Kendilo Coal Indonesia BHP … Read more

Pengumuman C&C Tahap Ke VIII

by

PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAP PENGUMUMAN REKONSILIASI IUP Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-delapan sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain : Wilayah IUP tidak tumpang tindih; Dokumen SK IUP sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi IUP yang diumumkan, dalam waktu 30 hari setelah pengumuman ini … Read more