Regulasi

KAJIAN TEKNIS DAN PEDOMAN PENYUSUNANDOKUMEN GEOTEKNIK, HIDROLOGI, DAN HIDROGEOLOGI PERTAMBANGAN

by

BAB I: LANDASAN HUKUM DAN KERANGKA REGULASI 1.1 Kewajiban Kajian Teknis Minerba (Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018) Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib menyusun kajian teknis yang mendalam sebelum … Read more

Daftar Standar SNI dan ASTM Geoteknik, Hidrologi, dan Hidrogeologi Tambang

by
Panduan Umum Kajian Geoteknik, Hidrologi, dan Hidrogeologi Tambang Terbuka Indonesia

Daftar standar SNI dan ASTM yang digunakan sebagai acuan teknis pengujian laboratorium, investigasi lapangan, serta pemodelan geoteknik, hidrologi, dan hidrogeologi tambang: 1. Geoteknik Tambang (Mekanika Tanah & Batuan) Parameter / Pengujian Standar ASTM Standar SNI Kuat Tekan Uniaksial (UCS Batuan) ASTM D7012 / ASTM D2938 SNI 2815:2014 Uji Beban Titik (Point Load Test) ASTM D5731 … Read more

Harga batubara terendah dalam dua tahun, Bukit Asam (PTBA) direkomendasikan hold

by

Tren penurunan harga komoditas global turut menekan harga batubara. Kemarin, harga batubara Newcastle kontrak pengiriman Oktober 2019 di ICE Futures kembali turun ke US$ 67 per metrik ton. Ini adalah harga terendah batubara sejak 11 Juli 2017 atau lebih dari dua tahun terakhir. Secara year to date, harga batubara turun 30,13%. Hal ini tentunya bakal memberikan … Read more

Pengumuman C&C Tahap Ke X

by

PENJELASAN TAMBAHAN TERHADAPPENGUMUMAN REKONSILIASI IUP     Pada hari ini diumumkan CNC Tahap ke-sepuluh sebagaimana terlampir yang memenuhi ketentuan pada Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 23 Tahun 2010 , antara lain :        Wilayah IUP tidak tumpang tindih;         Dokumen SK IUP sesuai ketentuan yang berlaku.     Bagi IUP yang diumumkan, dalam waktu 30 hari … Read more

Panduan Ambang Batas AMDAL Tambang Minerba dan Cara Penapisan Otomatis di OSS

by

Bagi pelaku usaha di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba), mengantongi Persetujuan Lingkungan adalah syarat mutlak sebelum melangkah ke tahap operasi produksi. Namun, apakah proyek tambang Anda wajib menyusun dokumen AMDAL atau cukup UKL-UPL? Penentuan jenis dokumen lingkungan ini diatur secara ketat berdasarkan skala risiko, luas lahan, dan kapasitas produksi. Artikel ini akan mengupas tuntas … Read more

Aturan Lengkap Proses Perpanjangan IUP dan IUPK Operasi Produksi Batubara Berdasarkan PP 25/2024 dan PP 39/2025

by

Pemerintah Indonesia terus berupaya memberikan kepastian investasi melalui langkah deregulasi dan debirokratisasi di sektor mineral dan batubara (Minerba). Saat ini, ketentuan mengenai perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap Operasi Produksi komoditas batubara telah diatur ulang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 dan diperbarui secara krusial melalui … Read more

Menuju Pertambangan Berkelanjutan: 5 Terobosan Penting dalam Pedoman Baru Reklamasi 2025

by

Industri pertambangan global kini dituntut untuk bergerak melampaui sekadar ekstraksi, menuju pemulihan fungsi ekosistem yang presisi dan terukur. Sebagai perwujudan amanat UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No. 2 Tahun 2025, Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 344.K/MB.01/MEM.B/2025. Regulasi ini bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan sebuah instrumen kebijakan strategis yang dirancang untuk … Read more

Panduan Lengkap Prosedur dan Syarat Mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Terbaru

by

Kegiatan pertambangan memiliki peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, di mana pengusahaannya harus didasarkan pada perizinan berusaha yang sah, salah satunya melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pertambangan rakyat bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dalam mengusahakan komoditas mineral logam, bukan logam, dan batuan, sekaligus memastikan aktivitas tersebut aman dan ramah lingkungan. Berdasarkan Perpres … Read more

Perpanjangan IUP Operasi Produksi Batubara

by
Syarat & Prosedur Perpanjangan IUP OP Batubara via OSS-RBA

Waktu Pengajuan Perpanjangan Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Batubara diajukan kepada Menteri ESDM paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku IUP tersebut berakhir. Seluruh proses pengajuan saat ini wajib dilakukan secara terintegrasi melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Sebagai pengecualian, peraturan … Read more

Proses Perpanjangan IUP Operasi Produksi Batubara di Indonesia

by

Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Batubara merupakan tahapan penting untuk menjamin keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan setelah masa berlaku izin berakhir. Proses ini dilaksanakan secara ketat oleh Pemerintah guna memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan. Dasar Hukum Proses perpanjangan IUP OP Batubara mengacu pada … Read more

Penyusunan Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan Tambang

by

Penyusunan Laporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan (FS) tambang batubara di Indonesia diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang saling mengikat, mulai dari Undang-Undang hingga pedoman teknis berupa Keputusan Menteri/Dirjen. Berikut adalah payung hukum dan peraturan yang secara spesifik mengatur terkait kewajiban, tata cara penyusunan, hingga format pelaporan Eksplorasi dan Studi Kelayakan Batubara: 1. Undang-Undang (UU) UU … Read more

Mengapa Izin Ekspor Otomatis Adalah “Game Changer” bagi Eksportir Indonesia

by

Bayangkan skenario klasik yang menghantui setiap eksportir: jadwal kapal sudah terkunci, pembeli di luar negeri mendesak, namun barang tertahan di pelabuhan hanya karena selembar izin yang tak kunjung ditandatangani di meja birokrat. Di tahun 2026, mimpi buruk administratif ini resmi menemui “tombol pemutusnya”. Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2026. Sebagai perubahan … Read more