🟢 1. Peraturan terbaru (2026)

✅ Permen ESDM No. 6 Tahun 2026

• Mengubah Permen ESDM No. 17 Tahun 2025 tentang RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya). [peraturan.go.id]
• Fokus utama:
  • Perbaikan sistem pelaporan kegiatan tambang, termasuk kewajiban laporan coal blending (pencampuran batubara). [veritask.ai]
  • Menambah kewajiban pelaporan:
    • kegiatan operasional,
    • kewajiban pajak/PNBP,
    • pemanfaatan batubara. [veritask.ai]
  • Pemerintah bisa memperbaiki kesalahan administratif dalam persetujuan RKAB. [veritask.ai]

👉 Tujuan utamanya:

• meningkatkan akuntabilitas,
• menjaga kualitas batubara,
• mengamankan penerimaan negara.

✅ Kepmen ESDM 2026 (pengawasan & harga)

Contoh:

• Kepmen No. 229.K/MB.01/MEM.B/2026:
  • peningkatan pengawasan pengangkutan/penjualan mineral dan batubara. [jdih.esdm.go.id]
• Kepmen harga (HMA/HBA):
  • menetapkan harga acuan mineral dan batubara secara berkala. [jdih.esdm.go.id]

👉 Arah kebijakan:

• pengawasan distribusi makin ketat
• transparansi harga & penerimaan negara

🟡 2. Regulasi penting tahun 2025 (masih berlaku)

✅ Permen ESDM No. 17 Tahun 2025 (RKAB minerba)

• Mengatur:
  • penyusunan,
  • persetujuan,
  • pelaporan RKAB tambang. [peraturan.go.id]
• Dikeluarkan karena:
  • perlu pengendalian produksi & penjualan minerba. [jdih.esdm.go.id]

✅ Permen ESDM No. 18 Tahun 2025 (tata kelola WIUP)

• Mengatur:
  • sistem pemberian wilayah tambang (WIUP/WIUPK),
  • akses untuk koperasi, UMKM, ormas, dll. [tambang.id]
• Fitur penting:
  • sistem lelang lebih transparan
  • sanksi blacklist jika tidak memenuhi kewajiban
  • memperluas akses pertambangan rakyat

✅ Permen ESDM No. 9 Tahun 2025 (PNBP minerba)

• Mengatur:
  • cara penghitungan dan pembayaran PNBP dari sektor minerba.
    👉 Fokus: [peraturan.bpk.go.id]
• optimalisasi penerimaan negara dari batubara & mineral

✅ PP No. 39 Tahun 2025 (aturan besar sektor minerba)

• Perubahan kedua atas PP 96/2021. [peraturan.bpk.go.id]
• Isi utama:
  • penyempurnaan sistem perizinan
  • mekanisme prioritas WIUP/WIUPK
  • penguatan kewajiban pasar domestik (DMO) [ditralaw.com]

✅ UU No. 2 Tahun 2025 (revisi UU Minerba)

• Perubahan besar pada UU No. 4/2009. [brigitta.co.id]
• Penekanan:
  • prioritas kebutuhan dalam negeri
  • distribusi WIUP lebih luas (termasuk koperasi & UMKM) [brigitta.co.id]

🔵 3. Arah kebijakan terbaru ESDM (2026)

Berdasarkan siaran resmi dan kebijakan terkini:

• Penguatan tata kelola tambang (perizinan, RKAB, pengawasan) [esdm.go.id]
• Pengendalian produksi & distribusi batubara
• Hilirisasi dan nilai tambah mineral (downstreaming) [indonesia….ncorp.asia]
• Prioritas kebutuhan domestik (DMO)
• Penguatan pengawasan & penerimaan negara

📊 Kesimpulan

Regulasi terbaru sektor minerba Indonesia fokus pada:

1. ✅ Pengawasan & akuntabilitas lebih ketat
2. ✅ Perbaikan sistem perizinan & RKAB
3. ✅ Optimalisasi penerimaan negara (PNBP, harga acuan)
4. ✅ Hilirisasi & pemanfaatan dalam negeri
5. ✅ Keterlibatan lebih luas (UMKM, koperasi, dll.)