Dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara telah ditentukan asas-asas hukum pertambangan mineral dan batubara. Ada tujuh asas hukum pertambanganmineral dan batubara. Ketujuh asas itu meliputi: 1. Manfaat Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubaradapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Asas ini sesuai dengan konsep … Read more
Sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 1 ayat 30 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. WP sendiri ialah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan … Read more
Dasar Hukum Surat Edaran Dirjen tentang Optimalisasi PNBP tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan dan Pemasaran terhadap para pemegang IUP Bentuk Usaha Pertambangan Umum Jenis PNBP Sumber Daya Alam Pertambangan Umum – 4% Pemerintah Pusat – 6% Pemerintah Daerah Jenis Kewajiban Keuangan Perusahaan Pertambangan PAJAK PNBP PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH Pajak Penghasilan … Read more
Mendekati masa akhir izin operasional tambang sering kali menjadi periode dengan tensi tinggi bagi manajemen perusahaan. Ketidakpastian mengenai keberlanjutan operasional bukan hanya mengancam arus kas, tetapi juga memicu risiko sistemik terhadap investasi jangka panjang yang telah ditanamkan selama berdekade. Dalam lanskap regulasi yang semakin ketat, memitigasi risiko diskualifikasi administratif bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan … Read more
O PERSYARATAN 1 Profil Perusahaan dengan Mencantumkan : A. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan yang maksud dan tujuan bergerak dibidang : Pertambangan Dan Perdagangan Hasil Pertambangan batubara – Susunan Direksi Perusahaan – Susunan Pemegang Saham B. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) C. SIUP/BKPM (PMA) (salah satu bidang usahanya bergerak dibidang perdagangan batubara) D. Tanda … Read more
1 Surat Permohonan 2 Lampiran A Lampiran permohonan – Foto copy Akta Perubahan Terakhir – Foto copy Tanda Daftar Perusahaan – Foto copy Surat Keterangan Domisili Tenaga Ahli – Foto copy KTP/IMTA – Foto copy Ijasah – Foto copy sertifikat keahlian – Curicullum Vitae (CV) – Surat Pernyataan Tenaga Ahli B Lampiran laporan keuangan C … Read more
1 Surat Permohonan 2 Lampiran A Lampiran permohonan – Foto copy NPWP – Foto copy Akta Pendirian Perusahaan – Foto copy Akta Perubahan Terakhir – Foto copy Tanda Daftar Perusahaan – Foto copy Surat Keterangan Domisili Tenaga Ahli – Foto copy KTP/IMTA – Foto copy Ijasah – Foto copy sertifikat keahlian – Curicullum Vitae (CV) … Read more
No UNDANG-UNDANG NO. 11 TH 1967 UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 1 – Kekayaan Tambang disebut bahan galian- Penguasaan bahan galian diselenggarakan pemerintah (pasal 1) – Kekayaan tambang disebut Mineral dan Batubara- Dikuasai negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan /atau pemerintah daerah (pasal 4)- Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan Batubara untuk kepentingan nasional – Pemerintah berwenang menetapkan … Read more
Berita Acara Hasil Rekonsiliasi SK Pecadangan Wilayah (legalisir asli) SK Eksplorasi (legalisir asli) IUP Operasi Produksi (legalisir asli) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Akta Perusahaan dan Perubahan Terakhir
B. Second Generation 1 Antang Gunung Meratus Atang Latif (18%) PT. Baramulti (50%) Omar Putihrai (23%) Iwan Suhardiman (7%) Anthony Putihrai (2%) 08/1994 South Kalimantan 22,433 Ha Construction Tamara Center, Suite 406 Jl. Jend. Sudirman Kav 24, Jakarta Tel.: 520-6783, 520-6786 Fax: 520-6785 2 Bahari Cakrawala Sebuku Strait Sebuku Pte. Ltd (80%) PT. Rakya Wahana … Read more