PT Gag Beroperasi Lagi, Pimpinan Komisi XII: Segera Tutup Sebelum Cemari Raja Ampat

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta pemerintah segera menutup operasional PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Dia menilai, perusahaan tambang nikel itu sebaiknya dihentikan sebelum menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan konservasi dunia tersebut.

“Kalau secara ekonomi sudah break-even point, sudah lah tutup. Mumpung belum mencemari kawasan Raja Ampat yang merupakan geopark dunia,” kata Sugeng, saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Sugeng mengatakan, PT Gag memang memiliki izin lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang bahkan dikategorikan sebagai green mining.

Namun, hal itu tidak bisa menjadi dasar perusahaan terus beroperasi tanpa batas.

“Kalau PT GAG memang secara prosedural normatif dia memenuhi semuanya. Nah, inilah yang waktu itu kita tanda kutip memberi toleransi. Tetapi, bukan berarti lantas itu akan terus-menerus berjalan,” kata Sugeng.

Sugeng mengingatkan bahwa investasi dan pendapatan PT Gag sudah mencapai titik impas.

Hal tersebut pun sudah menjadi pembahasan dalam rapat-rapat Komisi XII sebelumnya.

Oleh karena itu, lanjut Sugeng, pemerintah seharusnya tidak perlu memberi kelonggaran lebih lama lagi untuk operasional PT GAG.

“Kami di Komisi XII bahkan, PT GAG pun setelah dihitung antara investasi dan revenue sudah katakalah break-even point. Kalau secara itu sudah, segeralah ditutup. Kenapa? Mumpung belum mencemari, baik itu runoff atau luncuran tailing dari industri itu sampai ke pantai,” kata dia.

Politikus Nasdem itu menekankan bahwa Raja Ampat adalah kawasan luar biasa dengan keanekaragaman hayati laut yang mendunia.

Untuk itu, semua pihak harus bisa menjaga kelestarian alamnya.

“Saya pernah ke sana, itu memang kawasan luar biasa. Hampir 46 persen biota laut dunia ada di Raja Ampat. Jadi, mari sama-sama kita selamatkan Raja Ampat,” tegas Sugeng.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa PT Gag Nikel sudah kembali beroperasi sejak Rabu (3/9/2025).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan hasil evaluasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) menunjukkan Gag Nikel memperoleh peringkat hijau.

Artinya, PT Gag Nikel sudah taat terhadap seluruh tata kelola lingkungan dan melakukan pemberdayaan masyarakat.

“(Keputusannya) lintas kementerian, sama KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) dan KKP ada (Kementerian Kelautan dan Perikanan),” kata Tri, dikutip Kompas.com, Rabu (10/9/2025).

Dengan begitu, PT Gag Nikel kembali beroperasi setelah pemerintah menghentikan sementara kegiatan operasi anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) itu pada awal Juni 2025.

Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas mengatakan, baik warga maupun pemerintah harus peduli terhadap lingkungan di Raja Ampat.

Sebab, kawasan ini dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

“Pertambangan di Raja Ampat seharusnya menjadi perhatian serius ya oleh publik dan juga pemerintah, karena berangkat dari viralnya kampanye Raja Ampat,” ujar Arie, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/9/2025).

Arie menuturkan, hadirnya proyek pertambangan nikel di Pulau Gag bisa berdampak pada lingkungan dan sosial dari kawasan tersebut.

Alasannya, Pulau Gag merupakan pulau kecil atau tiny island, yang seharusnya tidak boleh ditambang.