Regulasi Utama Sektor Minerba Per Oktober 2025

Perubahan regulasi di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia terus mengalami percepatan dan penyesuaian sejalan dengan dinamika global, kebutuhan nasional, serta tuntutan tata kelola yang lebih baik. Tahun 2025 menjadi tonggak penting dengan hadirnya berbagai peraturan baru dan revisi signifikan di tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri. Regulasi-regulasi ini memberikan dampak strategis baik terhadap skema perizinan, tata kelola usaha, sistem pelaporan, pengawasan, maupun pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan tambang. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif terkait peraturan terbaru sektor minerba, mengurai pokok-pokok isi kebijakan, implikasi terhadap pelaku usaha, dan langkah strategis penyesuaian operasional yang perlu dilakukan perusahaan tambang di Indonesia.

Tabel Ringkasan Regulasi Utama Sektor Minerba Per Oktober 2025

Nama Regulasi	Tanggal Berlaku	Pokok Perubahan Utama	Konsekuensi / Implikasi bagi Perusahaan Tambang
UU No. 2 Tahun 2025	19 Maret 2025	Penetapan prioritas WIUP ke koperasi, UMKM, ormas keagamaan, BUMN, dsb; penguatan porsi negara; pendelegasian perizinan; pengaturan penerimaan negara	Perluas subjek penerima WIUP/IUPK, pemenuhan tambahan verifikasi, kolaborasi baru, porsi pendapatan untuk perguruan tinggi, akuntabilitas keuangan meningkat
PP No. 39 Tahun 2025 (Perubahan II PP 96/2021)	11 September 2025	Prioritas pemberian WIUP bagi koperasi, UKM, ormas, BUMN; pengaturan luasan WIUP; mekanisme prioritas & lelang; perpanjangan IUP/IUPK lebih jelas	Buka peluang baru bagi UKM, ormas; syarat administratif, evaluasi kinerja lebih ketat; hilirisasi jadi kunci
Permen ESDM No. 17 Tahun 2025	30 September 2025	Masa berlaku RKAB 1 tahun; digitalisasi penuh lewat MinerbaOne; laporan triwulan wajib lebih detail; service level pengurusan RKAB jelas	Penyesuaian dokumen, adaptasi sistem digital, disiplin pelaporan, denda/sanksi tegas bagi pelanggaran/salah input; masa transisi 6 bulan untuk penyesuaian sistem
PP No. 8 Tahun 2025	1 Maret 2025	Penempatan DHE SDA 100% selama 12 bulan (non-migas); perluasan penggunaan DHE; jangka retensi diperpanjang; sanksi tegas ekspor	Kewajiban dana ekspor lebih besar/ketat, penyesuaian arus kas & treasury, sanksi penghambatan ekspor jika gagal comply
Permen ESDM No. 15 Tahun 2024	13 Desember 2024	Aturan transisi RKAB, perubahan RKAB lebih dari satu kali pada kondisi khusus; legalitas dokumen RKAB menjadi krusial	Pengajuan ulang RKAB diperketat, tanggung jawab hukum atas data/dokumen; ancaman pencabutan izin tanpa peringatan jika manipulasi data
Permen ESDM No. 10 Tahun 2023	11 September 2023	Tata cara penyusunan, pelaporan, dan persetujuan RKAB basis OSS; detail pelaporan berkala, khusus, dan akhir	Proses lebih terstruktur; pelaku usaha wajib patuhi bentuk, interval, dan isi laporan
Perpres No. 55 Tahun 2022	11 April 2022	Penguatan pendelegasian sebagian perizinan tambang ke daerah provinsi dengan pengawasan pusat	Dinamika pelaporan & pengawasan di pusat-daerah berubah, merge adaptasi SOP tambahan
Perpres No. 169 Tahun 2024	5 November 2024	Susunan kelembagaan ESDM baru dengan Ditjen Penegakan Hukum; Bidang tambahan (supervisi, pengawasan, penindakan)	Potensi audit & penegakan sanksi lebih intensif; perusahaan harus tingkatkan compliance dan dokumentasi

Tabel di atas merangkum regulasi-regulasi utama beserta pokok perubahan dan dampaknya bagi pelaku usaha pertambangan. Setiap butir diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut.